HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Berita / Pengumuman Terkini

Blog PN Sengeti

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Sengeti

Articles in Category: Berita/Pengumuman Publik

PERKUAT KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PERADILAN, DELEGASI MA KUNJUNGI MAHKAMAH AGUNG KERAJAAN BAHRAIN

on Rabu, 21 November 2018. Posted in Berita/Pengumuman Publik

PERKUAT KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PERADILAN, DELEGASI MA KUNJUNGI MAHKAMAH AGUNG KERAJAAN BAHRAIN

Bahrain-Humas; Mahkahmakah Agung RI melakukan kunjungan ke Majlis al A'La lill Qadha (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain dalam rangka memperat hubungan dan kerja sama antara kedua lembaga yudikatif dalam peningkatan sumber daya manusia para hakim dalam penyelesaian sengketa bidang ekonomi syariah dan studi banding tentang manajemen peradilan yang modern.

Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin langsung oleh YM Ketua MA RI Prof. Dr. H.M. Hatta Ali , S.H., M.H berangkat dari Indonesia menuju Bahrain pada hari Minggu 18/11/18) pukul 15.30 didampingi oleh Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial YM Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, Ketua Kamar Agama MA RI YM Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M , Dirjen Badilag Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H., Kepala bagian Perencanaan dan keuangan Ditjen Badilag MA RI Arief Gunawan Syah, S.H., M.H,  Hakim Yustisial MA RI Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M dan Hakim Yustisial pada Ditjen Badilag/Staf Ahli kerjasama luar negeri urusan Timur tengah Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D.

Setibanya di Bahrain pada hari senin (19/11/18) pukul 09.00 waktu Bahrain, Delegasi MA RI disambut oleh pimpinan Majlis al A'La lill Qadha (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain Mustasyar Abdullah Bin Hasan al Bu'ainin beserta jajarannya. Dalam Sambutannya Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan salam Hormat dari Presiden Republik Indonesia kepada YM Raja Bahrain Hamid Bin Isa al khalifah, perdana menteri Kerajaan Bahrain YM Al Amir Salman bin Hamd al Khalifah dan berdoa untuk seluruh rakyat Bahrain semoga selalu dalam Lindungan ALLAH SWT ,penuh kesejahteraan dan kemakmuran.

Selanjutya Ketua MA menyampaikan Tujuan kunjungan delegasi MA kali ini  disamping untuk melihat dan mengenal lebih dekat sistem peradilan di Kerajaan Bahrain juga mengetahui berbagai capaian yang telah diraih dan berbagai pengalaman pengadilan Bahrain dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. “Mahkamah Agung RI saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para hakim dalam mengikuti perkembangan praktek ekonomi syariah dan dari hari ke hari menunjukkan pertumbuhan signifikan” ujar Hatta Ali

Diharapkan melalui kunjungan ini hubungan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Majlis A’la (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain semakin erat dan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. “Oleh karena itu kami berharap melalui kunjungan ini, ada beberapa hal yang dapat menjadi titik tolak untuk dimulainya kerjasama yang lebih instensif yang dapat meberikan kebaikan bersama kedua mahkamah agung tersebut” papar guru besar Unair ini

Mahkamah Agung RI Tinjau Sistem Peradilan Modern Bahrain

Kunjungan kali ini merupakan kali kedua bagi Mahkamah Agung RI, pada tahun 2014 delegasi MA RIjuga pernah berkunjung ke Mahkamah Agung Bahrain dengan tujuan untuk studi banding dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun kali ini Mahkamah Agung RI tidak hanya ingin mempelajari praktek penyelesaian sengketa ekonomi syariah saja akan tetapi ingin mempelajari hal-hal yang terkait dengan menejemen peradilan yang modern yang diterapkan oleh Bahrain.

Delegasi MARI melakukan kunjungan langsung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding yang ada di Bahrain. Delegasi melihat proses dan sistem pelayanan bagi pencari keadilan yang berbasis Teknologi Informatika yang telah diterapkan oleh seluruh Pengadilan yang ada di Kerajaan Bahrain.

Disamping berkunjung ke Mahkamah Agung Bahrain, delegasi MA RI juga berkesempatan berkunjung ke Kantor Kementerian Kehakiman Bahrain dan diterima langsung oleh Menteri Kehakiman Kerajaan Bahrain H.E Shaikh Khalid bin Ali bin Abdullah Al Khalifah dan para pejabat Kementrian Kehakiman Bahrain. Dalam pertemuan tersebut pihak Bahrain mengaku sangat gembira atas kunjungan MA RI dan bersedia untuk menjalin kerjasama dalam bidang peradilan dan urusan yang berkaitan dengan konsep peradilan Islam.

Menanggapi hal itu, Ketua MARi mengatakan bahwa pada dasarnya antara Indonesia dan Bahrain memiliki banyak kesamaan utamanya adalah bahwa kedua negara mayoritas warganya beragama Islam dan sama-sama Negara anggota OKI.“Kesamaan yang ada pada rakyat Indonesia adalah penduduk mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk keseluruhan Indonesia saat ini mencapai 265 juta jiwa, dari jumlah tersebut 85 % adalah muslim. Oleh karena itu tak heran apabila berbagai nuansa keislaman sangat hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagaimana didapati juga di Kerjaan Bahrain” ujarnya

Oleh karena itu, lanjut Ketua MARI, Negara Indonesia telah memberikan perhatiannya dengan menjadikan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari Lembaga Yudikatif yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi dengan kewenangan yang cukup luas diantaranya masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga (Family Law), ekonomi syariah dan pidana khusus atau jinayat.

Diakhir lawatannya, Mahkamah Agung RI menyampaikan harapannya agar ke depan hubungan kerjasama yang saling memberi manfaat antara dua lembaga peradilan Indonesia dan Bahrain terus meningkat dan bahkan dapat terpayungi dengan adanya nota kesepahaman antara dua lembaga yudikatif di kedua negara.

Dalam sesi akhir kunjungan delagasi Mahkamah Agung Ri kali ini, ditutup dengan penandatanganan LOI (Letter Of Intent) antara MA RI yang dilakukan Ketua Mahkamah Agung RI dan Majlis al A'La Lil Qadha (Mahkamah Agung) Bahrain yang disaksikan para anggota delegasi MA RI dan parapejabat Majlis al A'La lill qadha Kerajaan Bahrain. 

KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN 85 PENGADILAN BARU DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

on Senin, 22 Oktober 2018. Posted in Berita/Pengumuman Publik

KETUA MAHKAMAH AGUNG RESMIKAN 85 PENGADILAN BARU DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.  85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar’iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata usaha Negara berada di Ibukota Propinsi.

Dibentuknya pengadilan baru, daerah-daerah yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor pengadilan karena berada di wilayah ibukota kabupaten yang dimekarkan sehingga menyulitkan masyarakat pencari keadilan, saat ini sudah tidak lagi menjadi kendala utama. Selain itu, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh menjadi relatif singkat. 

 Pemilihan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai lokasi peresmian pengadilan baru merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah pelosok dan pulau terluar di Indonesia. Kabupaten Kepulauan Talaud terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi dan wilayah paling utara di Indonesia timur serta berbatasan langsung dengan daerah Davao del Sur, Filipina. Selain dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI, acara peresmian tersebut dihadiri oleh beberapa orang hakim agung, Sekretaris Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon Satu di lingkungan Mahkamah Agung dan serta pimpinan Pengadilan yang baru diresmikan.

Sesuai arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam berbagai kesempatan, peresmian 85 (delapan Puluh lima) Pengadilan baru merupakan langkah strategis sekaligus bentuk perhatian dari pemerintah (eksekutif) dan Mahkamah Agung (yudikatif) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun dengan segala keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu seluruh Pengadilan yang baru dibentuk harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di daerah, sembari Mahkamah Agung terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk membangun kantor pengadilan secara bertahap.  

Demikian siaran pers ini dibuat untuk dimaklumi bersama dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih 

 

Jakarta, 18 Oktober 2018 

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI 

 

Dr. Abdullah,. S.H., M.S.