Lampung – Humas :Setelah Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, seluruh pengadilan se-Indonesia berupaya menerapkan sistem tersebut semaksimal mungkin. Tidak terkecuali dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang beserta pengadilan tingkat pertama di bawahnya. Pada masa lalu masyarakat selalu menilai bila hendak berperkara, khususnya perdata di pengadilan […]
Baca SelengkapnyaTulisan oleh admps
PESERTA DIKLAT PIMPINAN PENGADILAN KUNJUNGI MA
Jakarta—Humas: Sebanyak 120 peserta Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengadilan (Diklat Pimdil) Angkatan XVI—XVIII berkunjung ke Mahkamah Agung, Rabu (21/11/2018). Kedatangan peserta diklat tersebut didampingi oleh Kepala Balitbang Diklat Kumdil, DR. Zarof Ricar, S.H., S. Sos., M. Hum., Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan, Edward TH Simarmata, S.H., LLM., MTL., para widyaiswara serta sejumlah […]
Baca SelengkapnyaHASIL KONGRES PTWP XVII DENPASAR
HASIL KONGRES PTWP XVII DENPASAR Jakarta-Humas : Jum’at 23 November 2018. Berdasarkan Memorandum dari Sekretaris PTWP Pusat dengan Nomor : 18/PP.PTWP/11/2018 tentang hasil kongres PTWP XVII Denpasar. Untuk lebih jelasnya berikut hasil kongres PTWP XVII Denpasar. (Ip/Rs) HASIL KONGRES PTWP DENPASAR 2018.pdf
Baca SelengkapnyaPENETAPAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2018
Jakarta-Humas : Jum’at 23 November 2018. Berdasarkan Pengumuman Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1429/SEK/KP.04.6/11/2018, tertanggal 23 November 2018. Tentang Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018. Berdasarkan hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2018 dengan ini ditetapkan Jabatan […]
Baca SelengkapnyaPERKUAT KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PERADILAN, DELEGASI MA KUNJUNGI MAHKAMAH AGUNG KERAJAAN BAHRAIN
Bahrain-Humas; Mahkahmakah Agung RI melakukan kunjungan ke Majlis al A’La lill Qadha (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain dalam rangka memperat hubungan dan kerja sama antara kedua lembaga yudikatif dalam peningkatan sumber daya manusia para hakim dalam penyelesaian sengketa bidang ekonomi syariah dan studi banding tentang manajemen peradilan yang modern. Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin langsung oleh […]
Baca SelengkapnyaLaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Berikut Komponen-komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri atas : 1. Reviu Renstra 2015 – 2019 2. Reviu Rencana Kinerja 2017 3. Reviu Rencana Kinerja 2018 […]
Baca SelengkapnyaLaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Berikut Komponen-komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri atas : 1. Reviu Renstra 2015 – 2019 2. Rencana Kinerja 3. Perjanjian Kinerja 4. Reviu Indikator Kinerja […]
Baca SelengkapnyaLaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2015
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Berikut Komponen-komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri atas : ?1. Reviu Renstra 2015 – 2019 ?2. Rencana Kinerja 2017-2018 ?3. Perjanjian Kinerja ?4. Reviu Indikator […]
Baca Selengkapnya4. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2017
Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tahun 2017 yang meliputi bidang Teknis Yustisial, Adminitrasi Kepaniteraan dan Kesektariatan, Bidang Pengawasan dan Pembinaan serta bidang Pembangunan. Disamping itu diuraikan pula Evaluasi Pelaksanaan Tugas, serta beberapa hambatan dan cara pemecahannya. Laporan Tahunan Tahun 2017
Baca Selengkapnya3. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sengeti Tahun 2016
Laporan ini menguraikan secara deskriptif tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tahun 2016 yang meliputi bidang Teknis Yustisial, Adminitrasi Kepaniteraan dan Kesektariatan, Bidang Pengawasan dan Pembinaan serta bidang Pembangunan. Disamping itu diuraikan pula Evaluasi Pelaksanaan Tugas, serta beberapa hambatan dan cara pemecahannya. Laporan Tahunan Tahun 2016
Baca Selengkapnya