KEGIATAN SOSIALISASI 2025

KEGIATAN SOSIALISASI

NO

WAKTU/TANGGAL

PERIHAL

PELAKSANA

LINK PPT

Link Video

1.

KAMIS, 30 JANUARI 2025

SOSIALISASI PERMA 7,8,9 TAHUN 2016

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

GRATIFIKASI

Pasal 12b Ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Bersama Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Gratifikasi

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN?(SIWAS).

KETUA PENGADILAN NEGERI SENGETI

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

?—————————————————

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

—————————————————–

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

?—————————————————–

GRATIFIKASI Pasal 12b Ayat (1) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Bersama Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Gratifikasi

?—————————————————–

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN?(SIWAS)

2.

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI SK DIRJEN NO.1692/DJU/SK/P5.00/12/2020 Pelayanan disabilitas/difabel Dan Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas

Era Terang (Suket) Nomor : 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019.

Drive Thru

SERUI

KETUA PENGADILAN NEGERI SENGETI

SOSIALISASI SK DIRJEN NO.1692/DJU/SK/P5.00/12/2020 Pelayanan disabilitas/difabel Dan Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas

3.

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI CORE VALUES ASN BERAKHLAK ( SE MENPAN RI NO.20 TAHUN 2021)

SEKRETARIS

SOSIALISASI CORE VALUES ASN BERAKHLAK ( SE MENPAN RI NO.20 TAHUN 2021)

4.

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI EVALUASI LKJIP

KASUBAG PTIP

SOSIALISASI EVALUASI LKJIP

5.

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025

INOVASI PENGADILAN NEGERI SENGETI(PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN)

Era Terang (Suket) Nomor : 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019.

Drive Thru

SERUI

AGEN PERUBAHAN

Era Terang (Suket)

———————————————————-Drive Thru

———————————————————-

SERUI

6

RABU, 12 FEBRUARI 2025

PERMA NOMOR 5 : Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Peradilan

KETUA PENGADILAN NEGERI SENGETI

PERMA NOMOR 5 : Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Peradilan

7

RABU, 12 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI Restorative Justice (RJ)

Lampiran SK Dirjen Badilum MARI Nomor:691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang?Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

HAKIM 😕 MOHAMMAD HARZIAN RAHMATSYAH, S.H.

SOSIALISASI Restorative Justice (RJ)

8

RABU, 12 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI PERMA 6 TAHUN 2022

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

PLT PANITERA

SOSIALISASI PERMA 6 TAHUN 2022

9

RABU, 12 FEBRUARI 2025

SPPT TI SESUAI DENGAN SURAT DIRJEN? BADILUM NOMOR 2/DJU/HM.02.3/1/2023

Tentang Perluasan Satuan Kerja Implementasi SPPT-TI

PLT PANITERA

SPPT TI SESUAI DENGAN SURAT DIRJEN? BADILUM NOMOR 2/DJU/HM.02.3/1/2023

10.

RABU, 12 FEBRUARI 2025

SEMA NOMOR 1 TAHUN 2014

Edaran Mahkamah Agung Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali.

SEMA NO. 2 TAHUN 1998

Permohonan Kasasi Perkara Pidana Yang Terdakwanya Berada Dalam Status Tahanan

HAKIM PENGAWAS BIDANG & PANITERA MUDA PIDANA SERTA TIM

SEMA NOMOR 1 TAHUN 2014

11.

RABU, 12 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK PIDANA SESUAI PERMA 8 TAHUN 2022 DAN SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

HAKIM PENGAWAS BIDANG & PANITERA MUDA PIDANA SERTA TIM

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

———————————————————-

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

12

RABU, 12 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI PERMA 1 dan 2, TAHUN 2022

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

PERMA 1 😕 HAKIM SATYA FRIDA LESTARI, S.H

PERMA 2 : HAKIM HJ.ERYANI KURNIA PUSPITASARI, S.H.,MH.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana

———————————————————-

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

13

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM NO1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023

KETUA PENGADILAN NEGERI SENGETI

SOSIALISASI SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM NO1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023

14

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025

SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

SK DIRJEN BADILUM NOMOR 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara Elektronik Melalui Website di Lingkungan Peradilan Umum

HAKIM PENGAWAS BIDANG & PANITERA MUDA HUKUM SERTA TIM

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

———————————————————-

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara Elektronik Melalui Website di Lingkungan Peradilan Umum

15

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PANITERA MUDA PERDATA DAN DI IKUTI HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATA

SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN

16

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK/E-LITIGASI SESUAI PERMA 7 TAHUN 2022 DAN SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022

PANITERA MUDA PERDATA DAN DI IKUTI HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATA

SOSIALISASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK/E-LITIGASI SESUAI PERMA 7 TAHUN 2022 DAN SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022

17.

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI SK KMA NO.359/KMA/SK/XII/2022 tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

HAKIM : SYARA FITRIANI, S.H

SOSIALISASI SK KMA NO.359/KMA/SK/XII/2022 tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

18.

JUMAT, 14 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI PERMA 3 TAHUN 2022

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

PERMA 3 : ANDI SETIAWAN, S.H

SOSIALISASI PERMA 3 TAHUN 2022

19

SELASA, 25 FEBRUARI 2025

SOSIALISASI SE DIRJEN BADILUM N0.3 TAHUN 2020 DAN NO 1 TAHUN 2022 INTERNAL DAN EKSTERNAL

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SENGETI

SOSIALISASI SE DIRJEN BADILUM N0.3 TAHUN 2020 DAN NO 1 TAHUN 2022 INTERNAL DAN EKSTERNAL

KLIK DISINI

KLIK DISINI

NO

WAKTU/TANGGAL

PERIHAL

LINK PPT

LINK VIDEO

1.

Selasa, 25 Februari 2025

E-BERPADU (Perma No.?8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma No.?4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik?)

Klik Disini

Klik Disini

2.

Selasa, 25 Februari 2025

Surat Edaran Direktur Jenderal Badilum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO)

Klik Disini

Klik Disini

3.

Selasa, 25 Februari 2025

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Klik Disini

Klik Disini

4.

Selasa, 25 Februari 2025

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana;

Klik Disini

Klik Disini

5.

Selasa, 25 Februari 2025

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

Klik Disini

Klik Disini

6.

Selasa, 25 Februari 2025

Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik;

Klik Disini

Klik Disini

7.

Selasa, 25 Februari 2025

Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 Tahun 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik;

Klik Disini

Klik Disini

8.

Selasa, 25 Februari 2025

Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 Tahun 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

Klik Disini

Klik Disini

9.

Selasa, 25 Februari 2025

Perma Nomor 1 Tahun 2024?tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif/(RJ)

Klik Disini

Klik Disini

10.

Selasa, 25 Februari 2025

Sosialisasi Implementasi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPt-TI)

Klik Disini

Klik Disini

11.

Selasa, 25 Februari 2025

Diversi: Undang-undang diversi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.?Undang-undang ini mengatur tentang diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana

Klik Disini

Klik Disini

12.

Selasa, 25 Februari 2025

SPPA;Landasan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. UU SPPA mulai berlaku pada 31 Juli 2014.

Klik Disini

Klik Disini

13.

Selasa, 25 Februari 2025

Public Campaign;

Klik Disini

Klik Disini

14

Selasa, 25 Februari 2025

Materi Bantuan Hukum; ; Landasan hukum bantuan hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.?Undang-undang ini mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, serta pendanaan bantuan hukum

Klik Disini

Klik Disini

15

Selasa, 25 Februari 2025

Penyitaan dalam KUHAP;

Dasar hukum penyitaan yang sah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (?KUHAP?) yang meliputi?Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 s/d 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks?Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP dan Pasal 215 KUHAP

Klik Disini

Klik Disini